BERITAKORUPSI.COM.-
KALIMANTAN SELATAN.-
Ketua Dewan Pengawas Watch Relation of Corruption” WRC PAN RI Provinsi Kalimantan selatan, Jayadi. S.P.,M.P, menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat fungsi pengawasan, investigasi serta pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan penyimpangan aset negara di wilayah Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan ini” Jayadi menyampaikan bahwa WRC hadir sebagai mitra independen dalam mendukung upaya aparat penegak hukum mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengawasan WRC tidak hanya berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup penggunaan dan pengelolaan anggaran pemerintah, kebijakan publik serta berbagai indikasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“WRC akan menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif dan kritis terhadap kinerja aparatur pemerintah dimana setiap penggunaan anggaran negara dan kebijakan publik harus dapat dipertanggung jawabkan serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Jayadi.
Ia mengibaratkan korupsi sebagai virus yang menyebar secara perlahan, tetapi memiliki dampak mematikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, menurutnya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat, menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Sebagus apa pun program dan kebijakan pemerintah, semuanya akan kehilangan makna apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan maupun praktik korupsi” Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Jayadi menegaskan,.WRC Kalsel akan terus mendorong keterbukaan informasi, mengawal penggunaan anggaran, menyoroti kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat serta menyampaikan temuan dan indikasi penyimpangan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan bahwa fungsi pengawasan harus dijalankan secara profesional, berdasarkan data dan fakta serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah” Komitmen kami jelas mengawal kepentingan negara dan masyarakat tiidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi dan penyalah gunaan aset negara, oleh karena itu pengawasan harus berjalan, kritik harus disampaikan secara objektif dan setiap penyimpangan harus ditindak lanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku” ungkapnya.
Melalui langkah tersebut, WRC Kalsel berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas, sehingga anggaran negara benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat” Pungkasnya.(*)
